Bahasa Indonesia English
PENGUMUMANSELAMAT DATANG DI WEBSITE DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN LAMPUNG BARAT, http://www.dprd-Lampungbaratkab.go.id

BPP DPRD Sepakat menyetujui 4 Ranperda

Bookmark and Share
15 Februari 2016 - 14:22:03 » Diposting oleh : » Hits : 2109 » Berita Dewan
BPP DPRD Sepakat menyetujui 4 Ranperda

            Lampung Barat – Hi. Ulul Azmi Soltiansyah, SH., bersama tim Badan Pembentukan Perda  (BPP) Kabupaten Lampung Barat (Lambar) menyatakan sepakat menyetujui empat Ranperda diruang sidang DPRD kemarin, Senin (15/2).

Berdasarkan pasal 275 ayat (2) Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, maka untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah perlu adanya pembentukan tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Pihaknya mengatakan dalam penyampaian laporan BPP, perda tentang (PPNS) ini bertujuan menciptakan keadilan, ketertiban  dalam masyarakat yang berasaskan dari praduga tidak bersalah, ekusator dan kesamaan didepan  hukum dan sebagai pengontrol serta penyimbangan untuk PNS sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

“Nantinya dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,” ucap Ulul yang juga anggota DPRD Komisi II

.           Terus dia, yang akrab disapa Paisol anggota DPRD tiga periode tersebut menjelaskan, penyelenggaraan lembaga penyiaran publik lokal Radio Swara Praja, sesuai dengan amanat pasal 14 ayat (3) UU Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan pasal 7 ayat (3) peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2005 tentang penyiaran publik bahwa pembentukan lembaga penyiaran publik lokal berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah.

            “Selanjutnya harus melalui persetujuan DPRD terlebih dahulu dan ditetapkan dengan peraturan daerah,” terangnya.

            Pembentukan peraturan daerah Swara Praja FM memiliki arti penting di Bumi Sai Betik ini dalam upaya mewujudkan pembangunan dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah.

            Jika sudah disahkan akan dapat bermanpaat seperti, memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayaknya anak-anak dan remaja dengan menyiarkan mata cara pada waktu yang tepat.

Mencantumkan atau menyebutkan klarifikasi khalayak sesuai isi siaran.

Menjaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu yakni sifatnya netral atau tidak komersil.

            Isi siaran wajib mengikuti pedoman prilaku penyiaran  dan standar program siaran (P3SPS)yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

            Lebih jauh dikatan Ulul Azmi Soltiansyah, perubahan perda Lambar  nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, dirinya menjelaskan, ketetapan Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 17 November 2014 telah membatalkan penjelasan pasal 124 UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.

            Hal tersebut menyatakn besaran tarif Retribusi Pengadilan menara  Telekomunikasi ditetapkan paling tinggi 2%  dari Nilai  Jual Objek Pajak (NJOP).

            “dengan adanya pembatalan pasal tersebut saya kira perlu diatur kembali penghitungan  tariff retribusi pengendalian menara tersebut,” terangnya.

            Dalam pembentukan tarif tertuang dalam UU nomor 28 tahun 2008 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta surat edaran Dirjen Pengembangan Keuangan Kementerian nomor S-743/PK/2015 tentang penghitungan tariff retribusi pengendalian menara telekomunikasi bahwa sobjeknya dalah perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang telekomunikasi.

            Terakhir, pihaknya menjelaskan rencana induk pengembangan pariwisata daerah tahun 2016-2031, yang menjadi kedudukan dari perda tentang RIPPDA yakni, sebagai pedoman dan dasar hukum dalam penyusunan program pembangunan pariwisata daerah. Landasan penyusunan rencana detail pembangunan pariwisata daerah.

Dalam Ranperda yang menjadi kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata mencakup empat pembangunan kepariwisataan yakni, pembangunan destinasi pariwisata, pembanguan pemasaran pariwisata, pembangunan industri pariwisata.

“Dan yang terakhir pembanguan kelembagaan pariwisataa,” pungkas politisi Partai Persatuan Pembanguan (PPP) tersebut.

Sekedar diketahui, ketua BPP yakni B. Supriyadi, wakil ketua Hi. Ulul Azmi Soltiansya, SH, dan dihadiri Bupati Lambar Drs. Hi. Muklis Basri, M.M., Wakil Bupati Drs. Hi Makmur Azhari., Ketua DPRD Edi Novial, S.Kom, Wakil  Ketua I DPRD Sutikno, Wakil Ketua II, Saiful Abadi, SE dan Seluruh anggota DPRD Lambar serta SKPD Pemkab Lambar. 

                  

Berita Lainnya


Tinggalkan Komentar

  • Nama
  • URL
  • Komentar
  • Kode Verifikasi
  • 172 + 3 = ?
Web Link
DPR RI
MPR RI
DPRD RI
DPR RI
Agenda Dewan
Statistik
Total Hits : 1.052.189
Pengunjung : 410.411
Hari Ini : 186
Hits Hari Ini : 300
Online : 4
IP : 100.24.209.47
Browser : Other