Bahasa Indonesia English
PENGUMUMANSELAMAT DATANG DI WEBSITE DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN LAMPUNG BARAT, http://www.dprd-Lampungbaratkab.go.id

DPRD LAMBAR SAHKAN TIGA RANPERDA INISIATIF

Bookmark and Share
05 November 2018 - 09:55:53 » Diposting oleh : humas DPRD » Hits : 979 » Berita Dewan
DPRD LAMBAR SAHKAN TIGA RANPERDA INISIATIF

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Lampung Barat (Lambar) kembali membuat terobosan dalam melahirkan Rancangan Peraturan Daerah ( Ranperda) sebagai payung hukum yang siafatnya berlaku mengikat.  Belum lama ini lembaga yang  beranggotakan 35 wakil rakayat dari 15 kecamatan tersebut melalui Badan Pembentukan Perda ( Baperda) mengesahkan tiga Ranperda Inisiatif yang lahir dari pemikiran para wakil rakyat di bumi sekala bekhak tersebut.

 

Ketiga ranperda inisiatiftersebut antara lain Ranperda pemberian nama jalan dan fasilitas umum, Ranperda kabupaten layak anak, serta Ranperda tentang pengelolaan sampah.

 

Proses pembahasan ranperda inisiatif yang disahkan ditahun ke empat masa jabatan anggota DPRD Lambar Periode 2014-2019 berlangsung cukup panjang, mulai daripembahasan ide dan gagasan pembentukan perda  diinternal anggota dewan, pembahasan diinternal team badan pembentukan Perda, kemudian pengkajian dengan team legislasi Pemkab Lambar hingga lahirnya ketiga Perda Inisatif DPRD tersebut.

 

Ketua DPRD Lampung Barat, Edi Novial S.Kom mengatakan  lahirnya perda inisiatif DPRD merupakan bentuk respon lembaga  wakil rakyat dari perkembangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat Lampung Barat. Nantinya Ranperda Inisiatif menjadipegangan pemerintah daerah dalam menerapkan regulasi aturan yang telah ditetapkan sebagai payung hukum bersifat mengikat. " tentunya Perda ini nantinya mengatur secara teknis dalam memberlakukan aturan, memanajemen penerapan dilapangan sehingga sesuai harapan," kata Edi Novial.

Sementara ketua Baperda DPRD Lambar  Dadin Ahamdin, S.Sos mengatakan secara materil pembentukan Perda inisiatif tidak langsung dirasakan masyarkat, tetapi dalam jangka panjang tujuannya  akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu contohnya yaitu lahirnya Perda pengelolaan sampah yang secarateknis  mengatur regulasi pengelolaan sampah di Lampung Barat. Begitu juga dengan Perda penamaan jalan dan pasilitas umum yang menjadi acuan pemerintah memberi nama jalan di masing-masing kecamatan sehingga tidak asal-asalan. " karena itu perda inimenjadi salah satu acuan dan landasan pemerintah untuk menghindari terjadinya persoalan dinkemudian hari," ujari dadin. 

Tags : humas

Berita Lainnya


Tinggalkan Komentar

  • Nama
  • URL
  • Komentar
  • Kode Verifikasi
  • 168 + 5 = ?