Bahasa Indonesia English
PENGUMUMANSELAMAT DATANG DI WEBSITE DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN LAMPUNG BARAT, http://www.dprd-Lampungbaratkab.go.id

APBD Tahun 2019 disahkan

Bookmark and Share
22 November 2018 - 09:49:07 » Diposting oleh : humas DPRD » Hits : 1440 » Berita Dewan
APBD Tahun 2019 disahkan

 

LAMPUNGBARAT- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Barat (Lambar) tahun Anggaran 2019 disahkan di Ruang Sidang Marghasana Sekertariat Dewan (Sekwan), Senin, (19/11).

 

Dalam laporan salah satu anggota Badan Anggaran (Banang) DPRD Lambar, Heri Gunawan, ST., mengatakan, setelah melalui pembahasan dengan pihak Pemerintah Daerah (Pemkab) disimpulkan secara umum yaitu, Pendapatan Daerah sebesar Rp 1.135.485.709.025,76 yang di peroleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebenar Rp 58.155.661 .023.76, dana perimbangan Rp 803. 586,122.000,00. Lain-lain pendapatan Daerh yang sah sebesar Rp. 273.743.926.002,00.

 

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang- undangan Berdasarkan hasil pembahasan.

 

Menurutnya, Belanja Daerah tahun anggaran 2019 sebesar Rp.1.171.435.709.025,76, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 588.392.854.928,7, "dan Belanja Langsung Rp. 583.042.854,097,00," jelas Politisi Demokrat tersebut.

 

Sementara, Pembiayaan Daerah Pada struktur APBD meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau surplus dengan maksud Defisit anggaran dibiayai sisi lebih anggaran tahun talu, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah, hasil penerimaain penjualan kekayaan yang dipisahkan serta pencarian dari hasil dana cadangan dengan hasil pembiayaan daerah yaitu Rp. 35.950.000.000,00.

 

"APBD meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau surplus dengan maksud Defisit anggaran dibiayai sisi lebih anggaran tahun lalu," imbuhnya.

 

Untuk diketahui sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, prosesnya dimulai dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Dokumen Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dimana kedua dokumen tersebut disampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Tags : humas

Berita Lainnya


Tinggalkan Komentar

  • Nama
  • URL
  • Komentar
  • Kode Verifikasi
  • 166 + 5 = ?