SEKINCAU - Merosotnya harga jual sejumlah komoditi pertanian di Kabupaten Lampung Barat  memicu semakin beratnya beban perekonomian petani di daerah ini

Untuk mengatasi kesulitan ekonomi itu, dipandang perlu pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat.

Seperti dikemukakan salah satu pengurus kelompok tani (poktan) di Kecamatan Waytenong, Sartoni kepada Radar Lambar kemarin, bahwa anjloknya harga berbagai komoditas pertanian dan perkebunan masyarakat di Lambar membuat para petani terpaksa pergi merantau ke luar daerah.

Sayur mayur, kopi dan padi yang merupakan salah satu andalan hasil pertanian di beberapa wilayah di Lambar belakangan ini harga jualnya merosot tajam.

Merasa tidak lagi menjanjikan peningkatan kesejahteraan, sebagian kecil masyarakat petani terpaksa berangkat mengadu nasib ke luar Lambar.

“Seperti kopi saat ini belum ada buah dan hasilnya juga kurang memuaskan, banyak warga di sini merantau ke luar daerah sambil menunggu musim kopi tiba yang diperkirakan mulai Juni mendatang,” katanya.

Berangkat ke luar daerah dengan satu tujuan menjadi tenaga kerja, menjadi satu-satunya pilihan petani. Ada juga yang menjadi TKI, walaupun berangkat tanpa memiliki dokumen resmi. 

“Hal itu terpaksa dilakukan karena hasil pertanian dan perkebunan mereka sedang mengalami harga yang menukik tajam,” ujarnya.

Menurutnya, harus ada kebijakan strategis yang dimotori pemerintah pekon dan satker terkait untuk mengatasi kendala tersebut. Diharapkan camat dan pemerintah pekon harus berupaya mengatasi persoalan itu dengan berusaha agar harga komoditas para petani dan pekebun itu minimal bisa stabil.

“Salah satunya dengan lebih memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Setidaknya produk para petani dan pekebun itu bisa ditampung oleh BUMDes, lalu disalurkan ke pasar, kalau perlu diadakan melalui kerjasama dengan para investor,” ucapnya.

Selain itu, lanjutnya, perbankkan juga bisa membantu bidang permodalan usaha pada BUMDes tersebut. Sehingga badan usaha milik desa itu bisa bergerak leluasa untuk menentukan arah sasaran produk yang ditampungnya dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat.

“Jadi jangan kita dibiarkan masyarakat selalu terlilit atau terbelenggu oleh sistem ijon ataupun sistem tengkulak yang terus menerus merugikan para petani,” ujarnya.(rdr/rnd)

Berita Lainnya

• Lima Kantor Lurah Direhab Tahun Ini
• Rapat Paripurna penyusunan Revisi Tatib, Senin 26 Januari 2015
• Eksekutif dan Legislatif Pasuruan mengunjungi Setwan Lambar
• Anggota DPRD Lambar Heri Gunawan, ST Menerima Piala Adipura
• KETUA DPRD DAN FORKOPIMDA KABUPATEN LAMPUNG BARAT MELAKUKAN VAKSINASI DI UPT. PUSKESMAS LIWA GUNA MEWUJUDKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN EFEKTIFITAS VAKSIN COVID - 19

Tinggalkan Komentar