Bahasa Indonesia English
PENGUMUMANSELAMAT DATANG DI WEBSITE DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN LAMPUNG BARAT, http://www.dprd-Lampungbaratkab.go.id

Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi Fraksi

Bookmark and Share
28 Mei 2015 - 10:00:30 » Diposting oleh : » Hits : 2496 » Berita Dewan
Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi Fraksi

Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi

LAMBAR – Bupati Lampung Barat, Drs. Hi. Muklis Basri, M.M., (Lambar) Selasa, (26/5) menyampaikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum 6 fraksi DPRD Daerah kemarin, Senin (25/5) di Gedung Sekaertariat Dewan (Sekwan).
Dalam jawaban pemerintah Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), orang nomer satu di Lambar tersebut mengatakan, terkait dinas yang kinerjanya belum maksimal agar kedepana lebih baik lagi. Dan masalah pembuatan e-KTP dan PATEN yang pelayanannya kurang maksimal,baikanya ada kantor khusus yang dapat digunakan agar kedepan pelayanan bisa ditingkatkan.
Untuk masalah BPJS Lambar, banyaknya laporan masyarakat yang kurangnya koordinasi Pegawai BPJS agar dapat terjun langsung kelapangan, karena menurutnya, warga akan lebih mudah mengerti tentang BPJS.
Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Lambar yang tidak sebanding dengan suntikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dia mengatakan, Muklis, Lambar mempunyai tiga BUMD yakni PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Limau Kunci dan Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa sedangkan untuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sedang dalam proses penerbitan izin operasioal dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Didalam melaksanakan manajemen serta teknis operasioanal samapai dengan saat ini berjalan dengan baik dari waktu kewaktu dan tetap akan dilaksanakan perbaikan.
Pemerintah Lambar sudah malaksanakan evaluasi dan kajian serta mengembalikan oeran perusahaan daerah seperti, melaksanakan rekruitmen dewan redaksi baru melalui seleksi, melaksanakan pergantian dan pengakatan badan pengawas baru.
“Melaksanakan audit oleh kantor akuntan oleh publik untuk membenahi secara total dalam sisi manajemen, perencanaan usaha, sisitem pemasaran dan sitem akutansi,” jelas dia.
Itu sudah sejalan dengan surat edaran Mentri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 100/005/SJ/tanggal 26 Februari 2015 tentang pokok-pokok kebijakan Mendagri diantaranya mendorong pengembangan BUMD yang diunggulkan setiap daerah.
Lebih jauh dikatakannya, masalah penyaluran dana bergulir yang tidak sampai 50 juta, hal tersebut dilaksankan dengan tiga tahap yakni, tahap 1 Rp 136 juta untuk sepuluh usaha mikro kecil dan menengah, tahap II Rp 100 juta untuk 10 usaha mikro kecil dan menegah dan tahap yang terahir Rp 60 juta untuk 6 usaha mikro kecil dan menegah.
“Total dana yang digulirkan Rp 296 juta dan besaran dana yang digulirkan berdasarkan tingkat kelayakan yang berkisar dari Rp 5 juta sampai Rp 20 juta,” tutupnya.(rendi/safri)

Berita Lainnya


Tinggalkan Komentar

  • Nama
  • URL
  • Komentar
  • Kode Verifikasi
  • 145 + 3 = ?