Bahasa Indonesia English
PENGUMUMANSELAMAT DATANG DI WEBSITE DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN LAMPUNG BARAT, http://www.dprd-Lampungbaratkab.go.id

Paripurna Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2016

Bookmark and Share
17 Mei 2017 - 10:53:50 » Diposting oleh : yayansatria » Hits : 3303 » Berita Dewan
Paripurna Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2016

LAMPUNG BARAT - Bupati Kabupaten Lampung Barat (Lambar) Drs. Hi. Muklis Basri. M.M., menyerahkan hasil Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016 kepada pihak legislatif, dalam sidang paripurna yang digelar di Ruang Sidang Marghasana, Senin, (15/5).

Dalam laporan Bupati dua periode tersebut, Ketua DPRD Lambar, Edi Novial, S.Kom., mengomandani paripurna tersebut, saat di komfirmasi di ruang kerjanya, mengatakan, pada tahun anggaran 2016 Pemkab Lambar memprioritaskan  pembanguan fisik atau non-fisik menjadi lima prioritas yakni, pembangunan Infrastruktur dasar dan strategi yang berkualitas, ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan serta kecepatan dalam penanganan bencana.

Perioritas lainnya, peningkatan mutu pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dan pelindungan sosial, dan pengembangan pariwisata daya saing industri kecil menengah, koperasi dan UMKM serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan serta peningkatan tata kelola yang bersih dan baik dalam upaya reformasi birokrasi serta peningkatan keamanan daerah.

Seyogyanya, kata dia, untuk memenuhi amanat konstitusi  kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan menjadi acuan tindakan perbaikan ditahun mendatang. ” LKPj kepala daerah merupakan progres atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun ke empat,” tutur dia.

Lanjut Ketua DPRD termuda se-Provinsi Lampung tersebut, berdasarkan Undang-undang (UU) nomor 33 tahun 2004 dan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 dimana pelaksanaan fungsi pembiayaan pembangunan desentralisasi daerah dibiayai oleh APBD.

”Yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendaptan yang sah. Berdasarkan struktur keuangan daerah APBD tahun anggaran 2016 yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah serta Pembiayaan Daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Edi, kependudukan sangat erat dengan proses penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan, hal tersebut dikaitkakan dengan keberhasilan yang akan tercermin melalui kesejahteraan penduduk Lambar yang telah tercatat sebanyak 310.458 jiwa dengan rincian 162.045 laki-laki dan 148.213 perempuan di tahun 2016.

Dengan begitu capaian kinerja dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya, sektor Pertanian, Sektor Perkebunan, Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .

Capaian positif dapat memberikan motivasi dan inspirasi baik namun demikian, pihakya juga tetap waspada karena pada saat yang bersamaan juga dihadapkan dengan isu strategis yang menjadi tantangan untuk Lambar diantaranya, kondisi infrastruktur daerah yang masih terbatas dan daya beli masyarakat yang perlu terus ditingkatkan.

Serta kemiskinan dan pengaguran yang harus dituntaskan, tingginya intensitas bencana alam terutama longsor dan pergeseran nilai-nilai dalam tatanan kehidupan masyarakat sebagai dampak dari akulturasi budaya dan teknologi yang semakin mendunia.

Selain itu, dia menuturkan, anggaran Pemkab tidak hanya berasal dari APBD melainkan dana tugas pembantuan yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaraan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

Sebelumnya, Pemkab Lambar  telah melaksanakan beberapa kegiatan berasal dari  dana tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat antara lain, urusan perencanaan pembangunan daerah, urusan wajib kependudukan dan pencatatan sipil serta urusan wajib pertanian.

Sedangkan untuk penyelenggaraan tugas  umum pemerintah telah dilaksanakan melalui kordinasi dan kerjasama dengan intansi vertikal di daerah, kerja sama antar daerah, kerjasama dengan pihak ketiga, pembinaan batas wilayah, “ pencegahan dan penanggulangan bencana serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,” tutupnya.

Tags : humas dprd

Berita Lainnya


Tinggalkan Komentar

  • Nama
  • URL
  • Komentar
  • Kode Verifikasi
  • 146 + 9 = ?